Tugas dan Wewenang BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan)

Sebagai warga negara Indonesia, mungkin kita tidak asing dengan istilah BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan sebagai salah satu lembaga resmi Pemerintah.

Sesuai dengan yang tercantum dalam UDD 1945 setelah amandemen ketiga bahwa BPK adalah institusi pemerintahan yang dibentuk sebagai pemeriksa tanggung jawab keuangan negara.

tugas dan wewenang BPN terbaru
https://www.infokekinian.com/

Pernyataan tersebut juga tercantum dalam pasal 23E yang menyebutkan bahan BPK adalah satu-satunya yang bertanggung jawab dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.

Dalam menjalankan tugasnya, BPK didukung dan dilindungi oleh seperangkat UU dalam bidang keuangan yaitu UU No. 17 Th 2003, UU No.1 Th 2004 dan UU No. 15 Th 2004.

Sementara tugas dan wewenang BPK diatur dalam UU No. 15 Th 2006 yang akan Kami bahas disini secara detail.

Tugas dan Wewenang BPK Negara Indonesia

tugas dan wewenang BPK RI
Selasar.com

Sejak amandemen UUD 45 yang ketiga, hingga saat ini belum ada perubahan UU mengenai tugas dan wewenang dari Badan Pemeriksaan Keuangan Negara ini.

Sehingga baik tahun 2018, 2019 maupun 2020, tugas dan wewenang Badan Pemeriksaan Keuangan masih sama. Berikut ini butir-butirnya:

Tugas Badan Pemeriksaan Keuangan

Berikut ini beberapa tugas dari BPK sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang:

  • Memeriksan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Daerah maupun lembaga lainnya.
  • Pemeriksaan keungan yang dilakukan harus berlandaskan UU dan tanggung jawab keuangan negara.
  • Pemeriksaan mencakupu kinerja, keuangan dan adanya maksud tertentu.
  • BPK melakukan pembahasan yang berkaitan dengan temuan selama melakukan pemeriksaan keuangan sesuai dengan standar negara.
  • Pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan UU dan laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan.
  • Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR dan DPRD dengan menyertakan laporan pemeriksaan secara tertulis untuk Bupati, Gurbenur dan Presiden untuk keperluan tindak lanjut.
  • Paling lama setelah satu bulan sejak ditemukannya unsur pidana dalam hasil pemeriksaan keuangan, BPK harus segera melaporakan ke instansi yang berwenang.

Wewenang Badan Pemeriksaan Keuangan

tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan
https://padang.bpk.go.id/

Setelah mengetahui tugas BPK, adapun berikut wewenang  BPK sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang:

  • BPK mempunyai wewenang untuk menentukan objek dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan.
  • BPK berhak meminta dokumen atau yang terkait apapun saat pemeriksaan kepada orang, unit organisasi pemerinta pusat, daerah dan lembaga negara lainnya.
  • Dapat melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan barang negara maupun penyimpanan uang. Termasuk tempat-tempat lainnya yang masih berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
  • Menetapkan jenis data, informasi dan dokumen yang berkaitan dengan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara kepada BPK.
  • Membuat dan menetapkan kode etik pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara.
  • Dapat menggunakan tenaga pemeriksa atau tenaga ahli yang berasal dari luar atau non-BPK untuk bekerja sama dengan atas nama BPK dalam melakukan tindakan pemeriksaan yang lebih komprehensif.
  • Memberikan pembinaan jabatan fungsional pemeriksa
  • Membuat dan memberi standar akutansi pemerintahan
  • Memberi rancangan dan pertimbangan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Itulah butir-butir tugas dan wewenang BPK dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pemeriksaan keuangan di negara Indonesia.

Hingga saat ini belum ada perubahan atau amandemen terkait Undang-Undang yang mengatur tentang tugas serta wewenang dari Badan Pemeriksaan Keuangan negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *